PERISTIWA GEGER CILEGON 1888
Perlawanan bersenjata yang paling menonjol di Banten pada abad ke-19 adalah peristiwa yang dikenal dengan “Geger Cilegon”,
pada tanggal 9 Juli 1888 yang dipimpin oleh para ulama. Dalam setiap
pengajian/dzikiran yang diadakan di rumah-rumah atau pun di masjid, para
ulama itu selalu menanamkan semangat jihad menentang penjajah kepada
masyarakat.
Melalui pesantren-pesantren, para tokoh itu dengan mudah melancarkan
taktik perjuangan menentang pemerintahan kolonial. Gerakan itu antara
lain dipimpin oleh Haji Abdul Karim, Haji Tubagus Ismail, Haji Marjuki,
dan Haji Wasid.
Haji Abdul Karim adalah seorang ulama di desa Lampuyang, Pontang yang
kegiatan sehari-harinya mengadakan pengajaran agama pada masyarakat di
daerahnya. Kegiatan pengajian Kiayi ini semakin berkembang terutama
setelah ia kembali dari Mekkah tahun 1872.
Haji Abdul Karim mendirikan pesantren di Tanahara, yang dalam waktu
singkat mendapat banyak murid dan pengaruh terhadap penguasa pribumi,
seperti bupati, penghulu kepala di Serang serta Haji R.A. Prawiranegara,
pensiunan patih Serang. Begitu besar pengaruhnya di kalangan rakyat dan
pejabat pemerintah sehingga dikenal pula sebagai “Kiyai Agung” bahkan
dianggap sebagai “Wali Allah”.
Dalam mengadakan acara dzikiran di rumah-rumah tertentu, langgar atau
masjid, Haji Abdul Karim selalu menganjurkan tentang perlunya perang
sabil terhadap pemerintah kolonial yang kafir.
Ketika Kiyai Haji Abdul Karim akan ke Mekkah untuk kedua kalinya pada
tanggal 13 Pebruari 1876, banyak kiyai, tokoh masyarakat dan pejabat
pemerintah yang datang untuk mengucapkan selamat jalan. Rakyat dari
Tanahara, Tangerang dan sekitarnya berbondong-bondong menunggu di
pinggir jalan yang akan dilaluinya. Khawatir akan terjadi huru-hara,
pemerintah kolonial minta supaya Kiyai Haji Abdul Karim berangkat
langsung menggunakan kapal laut dari Tanahara ke Batavia.
Sebagai ganti pimpinan pesantren dipercayakan kepada muridnya, Kiyai
Haji Tubagus Ismail, yang juga gencar menganjurkan perlawanan kepada
penjajah kafir. Anjuran itu disambut baik kiyai-kiyai terkenal seperti :
- Kiyai Haji Wasid dari Beji,
- Haji Abu Bakar dari Pontang,
- Haji Syadeli dari Kaloran,
- Haji Iskhak dari Saneja,
- Haji Usman dari Tunggak,
- Haji Asnawi dari Lempuyang,
- Haji Muhammad Asyik dari Bendung.
Gerakan semacam ini timbul pula di Tanahara yang dipimpin oleh Haji
Marjuki, yang dalam waktu singkat pengikutnya bertambah banyak, di
samping dari Banten, juga dari daerah lain seperti Tangerang, Bogor dan
Batavia.
1. Beberapa Peristiwa Yang Mendahului Geger Cilegon
Tokoh menentukan dalam peristiwa Geger Cilegon ini adalah Haji Wasid,
yang pernah belajar di Mekkah pada Syekh Nawawi al-Bantani, kemudian
mengajar di pesantrennya di Kampung Beji, Cilegon.
Tiga pokok ajaran yang disebarkan kepada muridnya adalah tentang
Tauhid, Fiqh dan Tasawuf merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dalam ajaran Islam dan harus dipraktekan dalam setiap kegiatan
sehari-hari.
Bersama kawan seperjuangannya: Haji Abdurahman, Haji Akib, Haji
Haris, Haji Arsad Thawil, Haji Arsad Qashir dan Haji Ismail, mereka
menyebarkan pokok-pokok ajaran Islam itu kepada masyarakat.
Dengan memahami tiga pokok ajaran Islam ini diharapkan,
murid-muridnya, akan menjadi muslim yang baik dan taat dalam menjalankan
semua perintah agama serta menjauhi segala yang dilarang-Nya.
Segala peribadatan, segala ketaatan dan segala harapan hendaknya,
semuanya, ditujukan kepada Allah; bukan kepada manusia dan bukan kepada
benda lainnya. Peribadatan dan penyembahan yang ditujukan kepada selain
Allah adalah musrik, dan ini termasuk dosa besar, tanpa ampunan dari
Allah. Tiada takut dan tiada harap; tiada benci dan tiada suka, kecuali
semuanya karena Allah.
Dalam pada itu, antara tahun 1882 dan 1884 keadaan rakyat Banten
khususnya di Serang dan Anyer ditimpa dua malapetaka; kelaparan dan
penyakit sampar (pes) binatang ternak. Diperkirakan, hampir dua tahun
hujan tidak turun, sehingga tanaman padi tidak ada yang tumbuh dan air
minum pun sulit didapat.
Musim kering yang berkepanjangan ini, menyebabkan kelaparan
merajalela. Tanah pertanian, yang sebagian besar berupa “tadah hujan”
menjadi kering, sehingga tidak ada tumbuhan yang dapat ditanam penduduk
desa. Karena kurangnya makanan ini maka banyak penduduk yang terjangkit
penyakit demam yang parah; terutama sekali kaum perempuan.
Untuk menggambarkan keadaan rakyat Banten pada saat itu, PAA.
Djajadiningrat, menyaksikan bahwa di pasar Kramatwatu, Cilegon, hampir
sering menemukan bayi di pojokan pasar yang ditutupi selembar daun
pisang, sekedar untuk menjaga dari teriknya matahari. Bayi-bayi ini
sengaja ditinggalkan ibunya karena ia tidak mampu lagi memberinya makan,
dan mengharapkan nanti ada yang mengambil untuk memeliharanya; atau
karena ibunya tiba-tiba terkena demam dan meninggal tidak lama kemudian.
Istri wedana Kramatwatu, ibunya PAA. Djajadiningrat, berhasil
mengumpulkan sampai 20 orang anak yang kemudian dipeliharanya di
Kawedanaan.
Karena musim kemarau ini pula maka berjangkit wabah penyakit sampar
(pes) yang menyerang ternak kerbau atau kambing (1880). Penyakit hewan
ini menular dengan cepat, sehingga pemerintah kolonial menginstruksikan
supaya membunuh dan mengubur atau membakar semua kerbau atau kambing di
suatu desa yang di sana terdapat kerbau yang berpenyakit agar jangan
menular ke desa lain. Dengan demikian, kerbau yang tidak terkena
penyakit pun turut dibunuh pula.
Bagi rakyat petani, ternak kerbau bukan hanya dianggap sebagai hewan
peliharaan tapi juga teman/sahabat yang banyak membantu pekerjaannya di
sawah, sehingga perlakuan demikian membuat tambah sedih, dianggap suatu
kekejian dan kesewenang-wenangan yang membuat makin besar kebencian
kepada Belanda dan anteknya; walaupun mereka tidak bisa berbuat apa-apa,
pasrah dengan perlakuan itu.
Ironisnya, kerbau atau kambing yang dibunuh tentara kolonial ini,
karena banyaknya, tidak sempat dikuburkan, sehingga bangkai hewan dapat
ditemukan di mana-mana; dan ini mengundang datangnya penyakit baru lagi
bagi rakyat desa. Tidak heran dari catatan yang ada pada bulan Agustus
1880, dari ± 210.000 penderita, tercatat lebih dari 40.000 orang di
antaranya tidak dapat tertolong dan menemui ajalnya (Kartodirdjo,
1988:88).
Pemandangan di desa-desa sungguh menyedihkan, jalan-jalan sepi,
banyak rumah tidak dihuni, sawah dibiarkan mengering karena tiadanya
tenaga. Banyak ibu tidak dapat menyusui anaknya sehingga angka kematian
anak tinggi sekali. Dari banyak rumah terdengar ratap tangis, dzikir dan
do’a.
Kesedihan yang mendalam itu ditambah lagi dengan meletusnya Gunung
Krakatau di Selat Sunda (tanggal 23 Agustus 1883), ─ yang menimbulkan
gelombang laut setinggi 30 meter melanda pantai barat Banten,
menghancurkan Anyer, Merak, Caringin, serta desa-desa Sirih, Pasauran,
Tajur dan Carita. Kesemuanya merenggut korban ± 21.500 jiwa tenggelam
disapu gelombang. Daerah tempat bencana alam itu luluh lantak tersapu
gelombang pasang.
Musibah yang datang bertubi-tubi menimpa rakyat Banten dengan
sendirinya membawa dampak luas, tidak hanya di bidang sosial ekonomi,
tetapi juga dalam bidang sosial politik dan kehidupan keagamaan. Meski
pun kehidupan sosial ekonomi segera dapat dipulihkan beberapa tahun
kemudian, namun suasana di kalangan rakyat penuh kegelisahan dan
keresahan.
Sementara itu, pihak pemerintah kolonial melaksanakan sistem
perpajakan yang baru, sehubungan dengan penghapusan pelbagai kerja
wajib, seperti kerja pancen dan kerja rodi. Dalam keadaan yang sangat
menyedihkan itu, pengenaan pertanggungan pajak di luar kewajaran,
semakin menambah penderitaan rakyat.
Untuk menggambarkan besarnya pajak yang ditanggung rakyat Banten,
setahun setelah letusan Gunung Krakatau, pajak tanah f. 125.000,- Pada
tahun berikutnya, 1884, pajak tanah itu untuk seluruh negeri dinaikkan,
sehingga jumlah pajak yang terkumpul jauh besar jumlahnya dari jumlah
pajak tanah tahun 1972, meskipun jumlah penduduk turun ± 100.000.
Berbagai macam pajak yang dikenakan kepada penduduk negeri; dari
mulai pajak tanah pertanian, pajak perdagangan, pajak perahu, pajak
pasar sampai kepada pajak jiwa ─ yang besarnya kadang-kadang di luar
kemampuan dan penetapannya tidak mengenal keadaan, ditambah dengan
kecurangan-kecurangan pegawai pemungut ─ menambah keresahan dan
mempersubur rasa benci penduduk kepada penjajah.
Dalam keadaan penderitaan rakyat yang bertumpuk ini, banyak di antara
mereka yang lari ke klenik (tahayul). Mereka lebih mempercayai dukun
dan benda-benda yang dianggap keramat dari pada mohon pertolongan Allah.
Tersebutlah di desa Lebak Kelapa terdapat sebatang pohon kepuh besar
yang oleh sebagian penduduk dianggap keramat, dapat memunahkan bala
bencana dan meluluskan apa yang diminta asal saja memberikan sesajen
bagi jin penunggu pohon itu.
Berkali-kali Haji Wasid memperingatkan penduduk, bahwa perbuatan
meminta selain kepada Allah adalah termasuk syirik. Tapi bagi penduduk
yang kebanyakan tidak mengerti agama, fatwanya itu tidak diindahkannya.
Melihat keadaan ini, Haji Wasid tidak dapat membiarkan satu kemusyrikan
ada di depan matanya tanpa berusaha mencegah. Dengan beberapa orang
muridnya ditebangnya pohon berhala itu pada malam hari.
Keadaan inilah yang membawa Haji Wasid ke depan pengadilan kolonial
pada tanggal 18 Nopember 1887. Ia dipersalahkan melanggar hak orang lain
sehingga dikenakan denda 7,50 gulden. Dendaan yang dijatuhkan kepada
kiyai ini, menyinggung rasa keagamaan dan rasa harga diri murid dan
pengikutnya.
Satu hal lagi yang ikut menyulut api perlawanan ini adalah
dirubuhkannya menara langgar (musholla) di Jombang Tengah atas perintah
Asisten Residen Goebels. Goebels menganggap menara yang dipakai untuk
mengalunkan azan setiap waktu shalat, mengganggu ketenangan “masyarakat”
kerena kerasnya suara, apalagi waktu azan shalat subuh.
Asisten Residen menginstruksikan kepada Patih agar dibuat surat
edaran yang isinya supaya shalawat, tarhim dan azan jangan dilakukan
dengan suara keras, karena ‘Tuhan tidak tuli’. Faktor-faktor
ketidakpuasan terhadap sistem ekonomi, politik dan budaya yang
dipaksakan pemerintah kolonial Belanda ini berbaur dengan penderitaan
rakyat yang sudah tidak tertakarkan menumbuhkan perlawanan bersenjata.
2. Jalannya “Pemberontakan”
Secara kronologis, persiapan-persiapan menuju “pembe-rontakan” di Cilegon, mungkin dapat diurutkan sebagai berikut:
- 4 Pebruari ─ 13 Maret 1888, diadakan 3 kali pertemuan di rumah H.
Marjuki di Tanara dihadiri oleh para ulama dari Serang, Anyer dan
Tangerang; yang kedua di Terate di rumah H. Asngari dihadiri oleh para
pemuka masyarakat dari Serang dan Anyer, sedangkan pertemuan berikutnya
di rumah H. Iskak di Saneja.
- Maret ─ April 1888, pertemuan di rumah K.H. Wasid di Beji, kemudian
di rumah H.M. Sadeli di Kaloran, dan berikutnya di rumah H. Marjuki di
Tanara, akhirnya kembali pertemuan di rumah K.H. Wasid.
- 23 Juni 1888 pertemuan terakhir, hadir para tokoh/ulama seperti H.
Marjuki, H. Wasid dan H. Ismail serta H. Iskak. Diduga dalam pertemuan
tersebut dibicarakan masalah kesediaan alat persenjataan, pembagian
tugas, penggerakan pengikut, serta penyelenggaraan latihan antara lain
pencak silat. Pada tanggal itu juga diperingati hari lahir pendiri
tarekat adiriyah; peringatan tersebut antara lain ditandai dengan
kenduri besar. Pada saat itu K.H. Wasid mengusulkan D-day pemberontakan
pada tanggal 12 Juli 1888, akhirnya ditetapkan tanggal pastinya adalah 9
Juli 1888.
Koinsidensi sejarah pada pematangan situasi tersebut antara lain :
- Akhir Juni berlangsung perhelatan besar, yakni perkawinan antara
putra Bupati Pandeglang dan putri Bupati Serang, di mana banyak hadir
para pejabat,
- Awal Juli, Residen Banten, Asisten Residen Anyer disertai bawahan Eropa dan pribumi melakukan inspeksi di afdeling Anyer,
- Adanya desas-desus munculnya naga besar pertanda akan datangnya musibah di kalangan penduduk,
- Dalam waktu dekat K.H. Wasid akan dipanggil ke pengadilan untuk penyelesaian suatu perkara,
- Beredarnya desas-desus larangan berdo’a dzikir, pesta dengan gamelan, tayuban, pesta perkawinan dan khitanan.
Pada hari Sabtu, tanggal 7 Juli 1888, diadakanlah pertemuan para
kiyai untuk persiapan terakhir/pematangan gerakan di rumah Haji Akhia di
Jombang Wetan. Hadir dalam pertemuan itu antara lain: Haji Sa’id dari
Jaha, Haji Sapiuddin dari Leuwibeureum, Haji Madani dari Ciora, Haji
Halim dari Cibeber, Haji Mahmud dari Tarate Udik, Haji Iskak dari
Seneja, Haji Muhammad Arsad (penghulu kepala di Serang) dan Haji Tubagus
Kusen (penghulu di Cilegon).
Untuk menutupi kecurigaan Belanda atas pertemuan itu diadakan suatu
kenduri besar. Sekitar jam 23.00, datang Nyi Kamsidah, istri Haji Iskak,
memberitahukan bahwa Haji Wasid dan Haji Tubagus Ismail ingin bertemu
dengan para kiyai yang hadir.
Maka setelah lewat tengah malam para kiyai segera berangkat ke Saneja
untuk mengadakan pertemuan kedua di rumahnya Haji Ishak. Dalam
pertemuan ini hadir pula Haji Abubakar, Haji Muhiddin, Haji Asnawi, Haji
Sarman dari Bengkung, dan Haji Akhmad, penghulu Tanara. Haji Ashik dari
Bendung, dan kiyai-kiyai dari Trumbu, tidak hadir dalam pertemuan ini
karena sudah dipastikan bahwa mereka akan memulai pemberontakan pada
hari Senin tanggal 29 Syawal atau 9 Juli 1888.
Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Haji Wasid dan Haji Ismail pergi
ke Wanasaba untuk mengadakan pembicaraan dengan murid-muridnya, di
antaranya Haji Sadeli dari Kaloran. Dari sana, keduanya pergi ke
Gulacir, ke rumah Haji Ismail; selesai shalat magrib dengan dikawal
sejumlah muridnya Haji Wasid berangkat ke Cibeber untuk kembali
mengadakan pertemuan dengan murid-muridnya yang lain.
Pertemuan itu dilangsungkan di dalam masjid ─ di luar masjid sudah
berkumpul pengikut-pengikut mereka, terutama dari Arjawinangun dan
Gulacir ─ yang juga dihadiri oleh Haji Burak, saudara Haji Tubagus
Ismail, Haji Abdulgani dari Beji, Kiyai Haji Abdulhalim dari Cibeber dan
Nuh dari Tubuy; untuk membicarakan langkah terakhir pemberontakan.
Pada hari itu juga dikirim utusan-utusan ke berbagai jurusan; Haji
Erab diutus ke Haji Mohamad Asyik, Bendung, Haji Mahmud dan Haji Alfian
diutus menemui Haji Abdulrazak, Tanara, Nasaman dan Sendanglor ke
Cipeundeuy menemui Kiyai Haji Sahib, Haji Abdulhalim dan Haji Abdulgani
ke Tunggak menemui Haji Usman, Haji Kasiman di Citangkil dan Haji Mahmud
di Terate Udik. Ketiga yang terakhir ini diperintahkan untuk
mengerahkan pejuang-pejuang dari Anyer untuk segera bergerak supaya
pagi-pagi sekali sudah berada siap di Cilegon.
Sementara itu, setelah pertemuan di rumah Haji Ishak, beberapa kiyai
kembali lagi ke pesta di rumah Haji Akhiya, yang pada keesokan harinya,
Minggu, 8 Juli 1888, diadakan arak-arakan sambil meneriakkan takbir dan
kasidahan yang dimulai dari rumah Haji Akhiya di Jombang Wetan dan
berakhir di rumah Haji Tubagus Kusen, penghulu Cilegon.
Para kiyai dan murid-murid mereka memakai pakaian putih-putih dengan
ikat kepala dari kain putih pula sambil membawa pedang dan tombak. Pada
malam harinya barisan bertambah panjang bergerak dari Cibeber ke arah
Saneja dipimpin langsung oleh Haji Wasid dan Haji Tubagus Ismail ─ yang
kemudian dijadikan sebagai pusat penyerangan.
Malam itu juga, dari Saneja, Haji Tubagus Ismail memimpin
pengikut-pengikutnya dari Arjawinangun, Gulacir dan Cibeber bergerak
menuju Cilegon untuk menyerang para pejabat pemerintah kolonial.
Pada hari Senin malam tanggal 9 Juli 1888,
diadakanlah serangan umum ke Cilegon. Haji Tubagus Ismail dan Haji Usman
dari Arjawinangun dan pengikutnya menyerang dari arah selatan,
sedangkan pasukan yang dipimpin oleh Kiyai Haji Wasid, Kiyai Haji Usman
dari Tunggak, Haji Abdul Gani dan Beji dan Haji Nuriman dari Kaligandu
menyerang dari arah utara.
Dengan memekikkan kalimat takbir mereka menyerbu beberapa tempat di
Cilegon. Pasukan dibagi dalam beberapa kelompok: kelompok pertama
dipimpin oleh Lurah Jasim, Jaro Kajuruan, menyerbu penjara untuk
membebaskan para tahanan; kelompok kedua dipimpin oleh Haji Abdulgani
dari Beji dan Haji Usman dari Arjawinangun menyerbu kepatihan, dan
kelompok ketiga dipimpin oleh Kiyai Haji Tubagus Ismail dan Haji Usman
dari Tunggak menyerang rumah Asisten Residen.
Sedangkan Haji Wasid dengan beberapa pengawalnya tetap di Jombang
Wetan memonitor segala kegiatan penyerbuan (Kartodirdjo, 1984:301-303).
Dalam keadaan yang kacau itu, Henri Francois Dumas, juru tulis di
kantor Asisten Residen, dapat dibunuh oleh Haji Tubagus Ismail, demikian
juga Raden Purwadiningrat, ajun kolektor, Johan Hendrik Hubert Gubbels,
asisten residen Anyer, Mas Kramadireja, sipir penjara Cilegon, dan
Ulric Bachet, kepala penjualan garam ─ semuanya adalah orang-orang yang
tidak disenangi rakyat.
Sedangkan Patih Raden Pennah, seorang pegawai negeri yang
kebelanda-belandaan lolos dari kematian, karena dia sedang di Serang
waktu itu. Tokoh fenomenal yang menjadi salah seorang korban, adalah
Raden Tjakradiningrat, wedana Cilegon, yang menurut PPA. Djajadiningrat
“tempat kediamannya tidak di dekat-dekat orang Eropah atau di
dekat-dekat Ambtenar-ambtenar boemipoetra lain” (1936:55), sehingga ia
termasuk “orang yang tidak berdosa” (1936:56).
Seperti yang sudah direncanakan semula, berbarengan dengan kejadian
di Cilegon ini, di beberapa tempat juga meletus pemberontakan, seperti
di Bojonegara, Balegendong, Krapyak, Grogol, Mancak dan Toyomerto. Di
daerah Serang, pemberontakan dipimpin oleh Haji Muhammad Asyik, seorang
ulama dari Bendung, Haji Muhammad Hanafiah dari Trumbu dan Haji Muhidin
dari Cipeucang. Pusat-pusat kegiatan mereka ialah Bendung, Trumbu,
Kubang, Kaloran dan Keganteran.
Sehari semalam kekacauan tidak dapat diatasi, Cilegon dapat dikuasai
sepenuhnya oleh pasukan “pemberontak”. Tetapi seorang babu (pembantu
rumah tangga) Gubbel dapat melarikan diri ke Serang membawa kabar
kejadian di Cilegon itu. Maka Bupati bersama Kontrolir dengan 40 orang
serdadu yang dipimpin oleh Letnan I Bartlemy berangkat ke Cilegon.
Terjadilah pertempuran hebat antara para pemberontak dengan tentara
kolonial yang memang sudah terlatih baik, sehingga akhirnya kerusuhan
dapat dipadamkan. Haji Wasid sebagai pemimpin pemberontakan dihukum
gantung, sedangkan yang lainnya dihukum buang; Haji Abdurahman dan Haji
Akib dibuang ke Banda, Haji Haris dibuang ke Bukit Tinggi, Haji Arsyad
Thawil dibuang ke Gorontalo, Haji Arsyad Qashir dibuang ke Buton, Haji
Ismail dibuang ke Flores, dan banyak lagi lainnya dibuang ke Tondano,
Ternate, Kupang, Menado, Ambon, dan Saparua; semua pimpinan
pemberontakan yang dibuang ini ada 94 orang.
Kejadian “Geger Cilegon” itu mempunyai arti penting
dalam sejarah pergerakan nasional, karena setelah kejadian itu Belanda
menginstruksikan supaya semua peraturan-peraturan yang akan dikeluarkan
hendaknya jangan menyinggung perasaan keagamaan rakyat jajahan. Walau
pun akhirnya pemberontakan itu mengalami kegagalan secara fisik, namun
sangat bermakna sebagai sebuah gambaran dari rasa ketidakpuasan dan
kebencian seluruh rakyat terhadap penjajah.
Rakyat kebetulan tidak memiliki pemimpin formal untuk menyalurkan
aspirasinya sehingga untuk menyalurkan ketidakpuasan itu, dalam bentuk
pemberontakan, kepemimpinannya dipercayakan kepada pemimpin kharismatik
yakni para kiyai dan ulama.
Dalam tahun-tahun berikutnya, bekas dan akibat pemberontakan Cilegon
ini cukup mendalam di kedua belah pihak. Rakyat Banten sangat benci
kepada penjajah Belanda dan pamongpraja yang menjadi kaki-tangannya;
sebaliknya pihak penjajah juga menaruh kewaspadaan tinggi untuk daerah
Banten dengan rakyatnya sangat militan itu.
Banyaknya pemberontakan rakyat yang dipimpin para ulama Islam ini
erat juga kaitannya dengan politik keagamaan yang diterapkan kaum
penjajah. Di samping mereka terlalu meng-eksploitir tanah jajahan tanpa
dibatasi rasa kemanusiaan, juga pemerintah kolonial “merambah” dalam
kehidupan keagamaan masyarakat; masalah yang dianggap paling mendasar
dalam kehidupan manusia.
Hal ini tidak lepas dari motivasi pertama pengembaraan orang-orang
Eropa, di samping untuk mencari keuntungan perdagangan juga dilandasi
oleh rasa benci dan permusuhan kepada orang-orang yang beragama Islam.
Sehingga dapat dikatakan bahwa ekspansi Portugis harus dilihat sebagai
kelanjutan dari Perang Salib.
VOC, sebagai perusahaan dagang milik Belanda pun tidak lepas dari
tugas penghancuran umat Islam dan penyebaran agama Kristen kepada
penduduk di Nusantara (Suminto, 1985: 17). Keadaan demikian terlihat
juga pada abad ke-19 dan ke-20, melalui beberapa peraturan dan
pelaksanaan yang dibuat pemerintah Hindia Belanda.
Partai-partai di parlemen Belanda dapat dikelompokkan kepada partai
agama dan non agama. Kedua golongan ini saling berebut mempengaruhi
semua keputusan parlemen, yang selanjutnya dilaksanakan pemerintah
Belanda.
Pada dasawarsa terakhir abad ke-19 kelompok non agama memperoleh
kemenangan dalam parlemen. Namun pada peralihan abad ke-20 kemenangan
beralih kepada kelompok agama. Dengan keadaan ini pemerintah Hindia
Belanda haruslah mendukung sebanyak mungkin usaha kristenisasi yang
banyak dilakukan organisasi swasta.
Dukungan terhadap kristenisasi Hindia Belanda dipertegas sejalan
dengan “politik hutang budi”; yaitu kemudahan bagi organisasi zending
Kristen mendirikan sekolah bagi penduduk bumiputra, untuk sedikit demi
sedikit melupakan agamanya (Islam) dan kemudian beralih kepada agama
Kristen.
Masalah kristenisasi di Hindia Belanda ini erat juga kaitannya dengan
masalah menghadapi pemberontakan yang dilakukan umat Islam. Dengan
mengkristenkan sebanyak mungkin penduduk di Nusantara maka pemberontakan
akan semakin berkurang.
Karena itulah “zending Kristen harus dianggap sebagai faktor penting
bagi proses penjajahan, bahkan perluasan kolonial dan ekspansi agama
merupakan gejala simbiose yang saling menunjang”. Pemerintah Belanda
berpendapat bahwa apabila bangsa Indonesia ini memeluk agama Kristen,
yakni menjadi seagama dengan penjajahnya, maka berarti mereka tidak akan
lagi membahayakan bagi pemerintahan Belanda.
Tetapi dalam kenyataannya, justru karena tekanan kegiatan missi
penyebaran agama Kristen yang menggebu-gebu ini reaksi perlawanan dari
rakyat Indonesia makin lebih militan lagi menentang penjajah Belanda.
Sehingga orang Indonesia dalam menyebut orang-orang Belanda sebagai “setan”, “kapir landa”
─ sebutan yang di samping menggambarkan kebencian mendalam juga
menganggap mereka itu adalam musuh-musuh Islam dan kaum muslimin.
Tidaklah mengherankan apabila orang Islam yang mengirimkan anaknya
untuk belajar di sekolah Belanda, ataupun sekolah Jawa/Melayu yang
didirikan Belanda, sering dituduh menyuruh anak-anaknya masuk agama
Kristen. Maka tidak jarang seorang kiyai atau seorang guru mengaji
mengeluarkan fatwa bahwa memasuki sekolah-sekolah Belanda adalah haram,
atau sekurang-kurangnya menyalahi Islam.
Bahkan beredar fatwa yang menyatakan bahwa berpakaian ala Eropa ─
lebih-lebih memakai dasi, celana pantalon dan topi ala Eropa ─ dihukumi
haram, dan pemakainya dikatakan kafir. Demikian juga dengan orang Islam
yang bekerja menjadi pegawai di kantor pemerintah Belanda, misalnya
sebagai pamongpraja, masyarakat mencemooh mereka sebagai “anjing belanda”.
Keyakinan yang memandang rendah semacam itulah yang mendasari kenapa
penduduk asli Banten yang bersedia bekerja menjadi pamongpraja pada masa
pemerintahan Hindia Belanda sangat sedikit. Keadaan semacam ini pun
membuat pemerintah Belanda mengalami kesulitan mengangkat pejabat
pamongpraja asli dari Banten yang cakap (baca: pernah belajar di sekolah
Belanda).
Oleh karenanya, untuk mengisi kekosongan pegawai pamongpraja ini,
pemerintah kolonial lebih banyak mengangkat pegawai yang berasal dari
Priyangan, seperti dari Bogor dan Bandung. Hal demikian sering
menimbulkan konflik tertentu yang saling mencurigai satu sama lain; yang
pada hakekatnya berawal mungkin dari perasaan irihati para pamongpraja
asli daerah Banten terhadap para pamongpraja pendatang.
Ketakutan yang didasari kecurigaan ini pula yang menyebabkan
banyaknya pegawai asal Priyangan yang ikut melarikan diri ketika pasukan
Jepang keluar dari Banten. Imbas dari keadaan ini masih terasa sampai
pasca kemerdekaan. Rupanya, walaupun memang kebanyakan rakyat Banten
bukan orang yang mempunyai pemahaman mendalam tentang keislaman, bahkan
mungkin bukan termasuk orang yang taat menjalankan agamanya, namun dalam
hal rasa sentimen keagamaan mereka cukup tinggi…..
Bagikan ini:
